Ringkasan Berita
- Pemkab Sumedang kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI atas laporan keuangan tahun 2025.
- Raihan tersebut menjadi WTP ke-12 secara berturut-turut bagi Kabupaten Sumedang.
- Bupati Dony Ahmad Munir menegaskan capaian ini merupakan hasil kerja sama pemerintah, DPRD, dan masyarakat.
JatiNetwork.Com – Kabupaten Sumedang kembali mencatatkan prestasi membanggakan dalam tata kelola keuangan daerah. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2025.
Raihan tersebut menjadi opini WTP ke-12 secara berturut-turut yang berhasil diraih Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang dari BPK RI Perwakilan Jawa Barat.
Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir dari Pelaksana Harian (Plh) Kepala BPK RI Perwakilan Jawa Barat Firman Nurcahyadi di Gedung BPK RI Jawa Barat, Selasa (9/6/2026).
Bupati Dony menyampaikan rasa syukur atas capaian tersebut dan menegaskan bahwa keberhasilan mempertahankan opini tertinggi dalam audit laporan keuangan itu merupakan hasil kerja sama seluruh unsur pemerintahan dan masyarakat.
“Alhamdulillah, Sumedang mendapatkan opini WTP dari BPK untuk ke-12 kalinya secara beruntun. Ini adalah capaian bersama Pemda Sumedang dengan DPRD dan masyarakat Sumedang,” kata Dony.
Menurutnya, keberhasilan tersebut tidak lepas dari komitmen berbagai pihak dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah secara berkelanjutan.
Dony menyampaikan apresiasi kepada DPRD, Inspektorat, Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), serta seluruh masyarakat Sumedang yang telah berpartisipasi dalam mendukung terwujudnya tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel.
“WTP ini merupakan capaian tertinggi opini dari BPK. Terima kasih kepada DPRD, Inspektorat, BKAD dan masyarakat Sumedang yang telah berpartisipasi terus memperbaiki tata kelola keuangan di Pemda Sumedang,” ujarnya.
Meski kembali meraih opini tertinggi, Dony mengingatkan bahwa capaian tersebut bukanlah tujuan akhir. Menurutnya, laporan keuangan yang baik harus menjadi fondasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan.
“Karena LKPD ini bukan akhir dari proses. Tapi ini adalah awal untuk perbaikan dan keberlanjutan sebuah tata kelola keuangan Pemda. Mohon doa dari semuanya,” katanya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Sumedang Sidik Jafar turut mengapresiasi keberhasilan Pemkab Sumedang mempertahankan opini WTP selama 12 tahun berturut-turut.
Menurutnya, capaian tersebut menunjukkan adanya konsistensi dalam memperbaiki sistem pengelolaan keuangan daerah dari tahun ke tahun.
“Ini merupakan prestasi yang sangat bagus. Saya mengapresiasi Pak Bupati, Wakil Bupati, dan seluruh stakeholder Pemda Sumedang yang terus setiap tahun memperbaiki kinerjanya dalam tata kelola keuangan daerah. Alhamdulillah hasilnya mendapatkan WTP, ini prestasi yang sangat baik,” katanya.
Raihan opini WTP ke-12 secara beruntun menjadi bukti komitmen Pemerintah Kabupaten Sumedang dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.***
