Ringkasan:
- Dewan Ekonomi Nasional atau DEN menilai Sumedang memiliki praktik menarik dalam digitalisasi pemerintahan dan perlindungan sosial.
- Teknologi digunakan untuk memperkuat akurasi data, mempercepat penyaluran bansos dan mendukung pengambilan keputusan pemerintah.
- Sistem verifikasi penerima bansos dikembangkan dengan menggabungkan berbagai data untuk mengurangi salah sasaran dan duplikasi.
JatiNetwork.Com – Dewan Ekonomi Nasional atau DEN menjadikan Kabupaten Sumedang sebagai salah satu daerah percontohan dalam penerapan Digital Public Infrastructure atau DPI dan digitalisasi perlindungan sosial.
Hal tersebut terlihat dari kunjungan kerja DEN ke Command Center Pusat Pemerintahan Sumedang pada Selasa, 8 September 2026, untuk melihat langsung penerapan teknologi dalam pengelolaan pemerintahan dan bantuan sosial.
Dalam kunjungan tersebut, DEN turut membawa sekitar 15 investor muda dari berbagai institusi keuangan dan investasi untuk melihat praktik digitalisasi yang dikembangkan Pemerintah Kabupaten Sumedang.
Mereka melihat bagaimana teknologi dimanfaatkan untuk memperkuat akurasi data, mempercepat penyaluran bantuan sosial serta mendukung pengambilan keputusan pemerintah daerah.
Perwakilan DEN Lutfi mengatakan Sumedang dipilih karena dinilai memiliki praktik menarik dalam penerapan digitalisasi pemerintahan dan pengelolaan perlindungan sosial.
“Kami ingin melihat langsung bagaimana proses pelaksanaan Bansos agar penyalurannya lebih akurat, efektif, dan cepat ter-update,” ujar Lutfi.
Kunjungan tersebut juga diikuti sejumlah institusi keuangan dan investasi, di antaranya Mainbank, Indopremier, Ashmore, BRI, Nusantara dan Suko.
Kehadiran para investor tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran langsung mengenai potensi daerah sekaligus memperkuat kepercayaan terhadap iklim investasi di Indonesia.
Plt Kepala Dinas Kominfosanditik Sumedang Arif Syamsudin menjelaskan bahwa transformasi digital di Sumedang tidak diarahkan hanya untuk membangun berbagai aplikasi pemerintahan.
Menurutnya, teknologi ditempatkan sebagai alat bantu untuk mempercepat pelayanan publik sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Konsep yang dikembangkan adalah Data-Driven Government, dengan prinsip sederhana: good data, good decision, good result,” ungkap Arif.
Penerapan konsep tersebut salah satunya terlihat melalui dashboard pemerintahan yang mengintegrasikan berbagai informasi strategis daerah.
Melalui sistem tersebut, pimpinan dapat memantau kondisi APBD, realisasi belanja, serapan anggaran perangkat daerah hingga arus kas daerah secara lebih cepat.
Dengan nilai APBD sekitar Rp2,7 triliun, dashboard tersebut memberikan gambaran mengenai posisi anggaran dan realisasi belanja pemerintah daerah, termasuk posisi saldo kas daerah di perbankan.
Digitalisasi juga diterapkan dalam pemantauan capaian perlindungan sosial hingga tingkat kecamatan dan desa.
Pemkab Sumedang turut memperkuat proses verifikasi dan validasi penerima bantuan sosial dengan menggunakan sejumlah variabel untuk mendapatkan gambaran kondisi kesejahteraan masyarakat secara lebih akurat.
Data penerima bansos tidak hanya mengandalkan satu indikator, tetapi dicocokkan dengan berbagai informasi pendukung seperti kepemilikan rumah, tanah, sertifikat dan kendaraan.
Proses pemutakhiran data juga dilakukan melalui ground check untuk memastikan kondisi penerima di lapangan sesuai dengan data yang tercatat dalam sistem.
Kehadiran warga dalam proses verifikasi dapat diperiksa menggunakan Identitas Kependudukan Digital atau IKD sehingga proses pendataan tidak dapat begitu saja diwakilkan.
Data hasil verifikasi kemudian dapat dicocokkan dengan informasi pendukung lainnya, termasuk data Pajak Bumi dan Bangunan atau PBB.
Arif menjelaskan model tersebut dirancang untuk mengurangi kesalahan sasaran dan duplikasi data sekaligus memastikan bantuan sosial diterima masyarakat yang memenuhi kriteria.
Penerapan sistem digital berbasis data tersebut menjadi bagian dari upaya Sumedang membangun tata kelola pemerintahan yang lebih akurat, responsif dan terukur.
Pengalaman tersebut pula yang membuat Sumedang menarik perhatian DEN sebagai daerah yang dapat menjadi contoh dalam pengembangan digitalisasi pemerintahan dan perlindungan sosial.***
