Ringkasan 3 Poin:
- Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir menjadi pembicara pada Dialog Otonomi Daerah 2026 yang digelar APKASI di Kabupaten Deli Serdang.
- Dony memaparkan strategi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui digitalisasi dan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
- Inovasi transparansi anggaran Pemkab Sumedang menarik perhatian sejumlah pemerintah daerah yang ingin mempelajarinya.
JatiNetwork.Com – Bupati Sumedang H. Dony Ahmad Munir membagikan pengalaman Pemerintah Kabupaten Sumedang dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pemanfaatan teknologi digital pada Dialog Otonomi Daerah 2026 yang digelar dalam rangka Hari Ulang Tahun ke-26 Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI).
Forum nasional tersebut berlangsung di Hall Institut Kesehatan Medistra (IKM), Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Kamis (2/7/2026), dan dihadiri kepala daerah serta berbagai pemangku kepentingan dari seluruh Indonesia.
Dalam paparannya, Bupati Dony menjelaskan strategi membangun tata kelola pemerintahan yang transparan melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebagai salah satu upaya memperkuat Pendapatan Asli Daerah.
“Materi yang saya sampaikan mengenai pembangunan pemerintahan yang transparan melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik untuk memperkuat Pendapatan Asli Daerah,” ujar Dony.
Ia menjelaskan, Pemerintah Kabupaten Sumedang telah menghadirkan sistem keterbukaan informasi yang memungkinkan masyarakat memantau penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) secara real time di setiap perangkat daerah.
Melalui layanan digital tersebut, masyarakat dapat mengetahui perkembangan pelaksanaan anggaran sekaligus memantau penggunaan keuangan daerah secara terbuka.
Menurut Dony, transparansi anggaran menjadi salah satu fondasi penting dalam membangun kepercayaan publik. Masyarakat dapat mengetahui bagaimana pajak dan pendapatan daerah dikelola serta dimanfaatkan untuk berbagai program pembangunan.
“Semakin terbuka pengelolaan anggaran, maka kepercayaan masyarakat akan semakin meningkat. Transparansi juga mendorong partisipasi publik dalam mengawasi jalannya pemerintahan,” katanya.
Inovasi digital yang diterapkan Pemerintah Kabupaten Sumedang ternyata mendapat perhatian peserta forum. Sejumlah pemerintah kabupaten dari berbagai daerah menyatakan ketertarikannya untuk mempelajari sistem transparansi yang telah diterapkan di Sumedang.
“Banyak daerah yang tertarik dan berencana datang ke Sumedang untuk mempelajari aplikasi ini,” ungkap Dony.
Dialog Otonomi Daerah 2026 menghadirkan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad sebagai keynote speaker. Diskusi panel juga diikuti sejumlah tokoh nasional, di antaranya Bupati Sintang Gregorius Herkulanus Bala, Founder dan Direktur Eksekutif CORE Indonesia Hendri Saparini, Ketua Umum Asosiasi Badan Usaha Pelabuhan Indonesia (ABUPI) Liana Trisnawati, serta Direktur Utama Bank BTN Nixon L.P. Napitupulu.
Forum tersebut membahas berbagai isu strategis mengenai penguatan kemandirian fiskal daerah melalui optimalisasi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah. Selain itu, peserta juga memberikan masukan terhadap revisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai bagian dari konsultasi publik yang difasilitasi APKASI.
Melalui forum tersebut, Pemerintah Kabupaten Sumedang berharap inovasi digital yang telah dikembangkan dapat menjadi inspirasi bagi daerah lain dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik.***
