Ringkasan Berita:
- Bupati Sumedang mewajibkan seluruh dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) mengunggah menu harian ke Dashboard MBG Sumedang.
- Kebijakan ini bertujuan meningkatkan transparansi dan pengawasan publik terhadap kualitas makanan siswa.
- Pasokan bahan baku dapur juga akan diintegrasikan dengan koperasi desa untuk menggerakkan ekonomi lokal.
JatiNetwork.Com – Pemerintah Kabupaten Sumedang memperkuat transparansi dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan mewajibkan seluruh dapur penyedia makanan mengunggah menu harian ke sistem dashboard publik.
Instruksi tersebut disampaikan Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir kepada seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG di wilayah Sumedang.
Kebijakan tersebut disampaikan saat Bupati menerima audiensi Forum Komunikasi Mitra (FKM) MBG Sumedang di Ruang Rapat Bupati, Selasa (3/3/2026).
Menurut Dony, keterbukaan informasi melalui dashboard publik penting agar masyarakat dapat mengetahui kualitas makanan yang dikonsumsi para siswa.
“Masyarakat harus melihat dan meyakini bahwa anak-anak mereka mengonsumsi makanan sehat dan higienis. Kebijakan ini juga memicu kompetisi sehat antar-pengelola dapur untuk memberikan yang terbaik,” ujar Dony.
Pertemuan tersebut juga menandai terbentuknya Forum Komunikasi Mitra (FKM) MBG Sumedang, sebuah wadah yang menghimpun para mitra pengelola dapur MBG.
Ketua FKM MBG Sumedang Oom Supriatna mengatakan forum tersebut tidak hanya fokus pada pengelolaan dapur, tetapi juga bertujuan mengoptimalkan potensi sumber daya manusia serta sumber daya alam lokal.
Menurutnya, program MBG juga memiliki dampak ekonomi karena dapat membuka peluang kerja bagi masyarakat.
“Kami tidak hanya bicara soal dapur, tetapi juga pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan membuka lapangan kerja,” ujarnya.
Bupati Dony menegaskan bahwa menjadi mitra dapur MBG bukan sekadar aktivitas bisnis, tetapi juga tanggung jawab moral untuk mendukung terbentuknya generasi sehat di masa depan.
Ia meminta seluruh pengelola dapur menjalankan operasional secara profesional serta memenuhi standar kesehatan yang berlaku, termasuk memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
Selain transparansi digital, pemerintah daerah juga mendorong kolaborasi antar mitra dapur agar dapat saling berbagi pengalaman dan solusi dalam menjalankan program tersebut.
Dalam pengembangan selanjutnya, Pemkab Sumedang juga tengah merancang skema integrasi pasokan bahan baku dari masyarakat melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).
Melalui skema tersebut, dapur MBG diharapkan dapat menyerap hasil pertanian dan produk lokal masyarakat sehingga memberikan dampak ekonomi langsung bagi desa.
“Kami sedang menyusun perencanaan agar KDKMP menjadi pengepul utama. Potensi lokal harus terserap secara optimal untuk menjamin ketersediaan dan keberlanjutan pasokan dapur,” kata Dony.
Dengan sistem pengawasan yang transparan serta kolaborasi lintas sektor, Pemerintah Kabupaten Sumedang optimistis program Makan Bergizi Gratis dapat berjalan efektif sekaligus menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat. ***
