Ringkasan Berita
- Status miskin menurut negara ditentukan menggunakan ukuran per kapita per bulan, bukan total pendapatan keluarga.
- Garis Kemiskinan Kabupaten Sumedang tahun 2026 berada di kisaran Rp436 ribu per orang per bulan.
- Masyarakat bisa menghitung sendiri posisi keluarganya dengan rumus sederhana menggunakan data pendapatan dan jumlah anggota keluarga.
JATINETWORK.COM – Banyak warga bertanya-tanya, apakah keluarganya sebenarnya masuk kategori miskin atau tidak menurut perhitungan pemerintah.
Pertanyaan itu menjadi penting karena status kemiskinan sering kali berkaitan dengan berbagai program bantuan sosial, mulai dari bantuan pangan, jaminan kesehatan, hingga program perbaikan rumah.
Padahal, cara menghitungnya tidak serumit yang dibayangkan.
Negara menggunakan konsep Garis Kemiskinan (GK) yang ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Secara sederhana, seseorang dikategorikan miskin apabila rata-rata pengeluaran atau pendapatannya per kapita per bulan berada di bawah angka Garis Kemiskinan yang berlaku di daerahnya.
Untuk Kabupaten Sumedang pada tahun 2026, angka Garis Kemiskinan berada di kisaran Rp436 ribu per orang per bulan.
Bagaimana Cara Menghitungnya?
Rumusnya cukup sederhana:
Pendapatan atau pengeluaran keluarga per bulan ÷ jumlah anggota keluarga.
Hasil pembagian tersebut kemudian dibandingkan dengan angka Garis Kemiskinan.
Contoh Pertama
Sebuah keluarga memiliki:
- Total pendapatan per bulan: Rp1.500.000
- Jumlah anggota keluarga: 5 orang.
Perhitungannya:
Rp1.500.000 ÷ 5 = Rp300.000 per kapita per bulan.
Karena angka Rp300 ribu berada di bawah Garis Kemiskinan Rp436 ribu, maka keluarga tersebut secara statistik masuk kategori miskin.
Contoh Kedua
Sebuah keluarga lain memiliki:
- Pendapatan per bulan: Rp3.000.000
- Jumlah anggota keluarga: 4 orang.
Perhitungannya:
Rp3.000.000 ÷ 4 = Rp750.000 per kapita per bulan.
Karena nilainya berada di atas Garis Kemiskinan, keluarga tersebut secara statistik tidak termasuk kategori miskin.
Tidak Miskin Bukan Berarti Tidak Berhak Bantuan
Di sinilah masyarakat sering kali salah memahami.
Lolos dari Garis Kemiskinan bukan berarti otomatis dianggap sejahtera. Pemerintah juga menggunakan indikator lain melalui sistem desil kesejahteraan yang mempertimbangkan kondisi rumah, kepemilikan aset, jumlah tanggungan, akses pendidikan, hingga sanitasi.
Karena itu, ada keluarga yang secara perhitungan tidak lagi miskin, tetapi masih berada di kelompok rentan miskin sehingga tetap berpeluang mendapatkan program bantuan tertentu.
Sebaliknya, ada pula keluarga yang secara kasat mata terlihat sederhana, tetapi secara statistik tidak lagi masuk kelompok prioritas penerima bantuan.
Menghitung Sendiri Sebagai Langkah Awal
Menghitung posisi ekonomi keluarga sendiri bisa menjadi langkah awal untuk memahami mengapa seseorang memperoleh atau tidak memperoleh bantuan sosial.
Namun, masyarakat juga perlu memahami bahwa penentuan penerima bantuan tidak hanya berdasarkan satu angka pendapatan semata, melainkan hasil pemotretan kondisi sosial ekonomi secara lebih luas melalui berbagai indikator yang digunakan pemerintah.
Karena itu, sebelum terburu-buru menuduh bantuan sosial salah sasaran, ada baiknya kita memahami terlebih dahulu bagaimana negara menghitung kemiskinan dan kesejahteraan warganya.***
