Ringkasan Berita
- Kepemilikan sepeda motor atau rumah permanen tidak otomatis membuat seseorang keluar dari kelompok penerima bantuan sosial.
- Sistem DTSEN dan Regsosek menilai kesejahteraan secara multidimensi, termasuk beban tanggungan dan kondisi ekonomi riil saat ini.
- Banyak keluarga memiliki aset fisik, tetapi tetap rentan miskin karena pendapatan rendah, penyakit, atau tanggungan yang besar.
SUMEDANG, JATINETWORK.COM – “Masa punya motor matic baru dan rumahnya sudah ditembok tapi masih dapat bantuan? Beras bansosnya malah dimuat pakai motor!”
Kalimat sinis seperti ini jamak terdengar di tengah masyarakat Kabupaten Sumedang, mulai dari pelosok Rancakalong hingga kawasan perkotaan. Bagi sebagian orang, kepemilikan kendaraan bermotor atau rumah berdinding bata menjadi bukti bahwa sebuah keluarga sudah tergolong mampu.
Ketika keluarga tersebut terdaftar sebagai penerima Program Keluarga Harapan (PKH), Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK), atau bantuan sosial lainnya, stigma “bansos salah sasaran” langsung bermunculan.
Namun, jika kita membedah dapur data terpadu milik pemerintah melalui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dan Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), terdapat penjelasan yang jauh lebih kompleks dan berbasis data.
1. Jebakan “Aset Produktif” versus “Aset Mewah”
Di era modern, sepeda motor tidak lagi otomatis dipandang sebagai simbol kemewahan.
Bagi jutaan keluarga Indonesia, motor justru menjadi alat produksi dan sarana mencari nafkah.
Bayangkan seorang kepala keluarga yang bekerja sebagai ojek online, kurir, pedagang keliling, atau buruh tani yang harus menempuh jarak jauh setiap hari.
Motor tersebut mungkin dibeli secara kredit dan menjadi satu-satunya alat untuk menghasilkan pendapatan.
Jika hanya karena memiliki motor seseorang langsung dianggap kaya, maka logika tersebut justru mengabaikan fungsi ekonomi dari kendaraan tersebut.
Karena itu, kepemilikan satu atau dua motor utilitas tidak otomatis mengeluarkan sebuah rumah tangga dari kelompok Desil 1 hingga Desil 4.
2. Fenomena “Rumah Permanen tapi Keropos di Dalam”
Ini merupakan salah satu fenomena yang cukup sering ditemukan di wilayah pedesaan.
Banyak keluarga yang pada masa lalu pernah memiliki kondisi ekonomi yang baik sehingga mampu membangun rumah permanen.
Sebagian merupakan mantan pekerja migran, petani yang pernah menikmati harga komoditas tinggi, atau keluarga yang dahulu memiliki usaha yang cukup berhasil.
Namun, keadaan ekonomi bisa berubah.
Hari ini, kepala keluarganya mungkin sudah lanjut usia, sakit menahun, kehilangan pekerjaan, atau tidak lagi memiliki penghasilan tetap.
Rumahnya masih berdiri kokoh, tetapi:
- Tidak memiliki tabungan;
- Pendapatan bulanan menurun drastis;
- Tidak mampu memperbaiki rumah yang mulai rusak;
- Kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Sistem kesejahteraan nasional lebih menekankan pada kemampuan ekonomi saat ini dan tingkat kerentanan ke depan, bukan sekadar menilai tampilan fisik bangunan.
3. Beban Hidup yang Tidak Terlihat
Di balik rumah permanen dan sepeda motor yang terlihat oleh tetangga, sering kali terdapat beban hidup yang tidak tampak.
Misalnya:
- Memiliki anak penyandang disabilitas;
- Menanggung anggota keluarga yang sakit kronis;
- Merawat lansia yang membutuhkan biaya pengobatan rutin;
- Membiayai beberapa anak yang masih sekolah.
Pengeluaran besar seperti ini membuat kemampuan ekonomi keluarga menjadi sangat terbatas meskipun secara kasat mata mereka tampak “cukup”.
Faktor-faktor tersebut ikut diperhitungkan dalam sistem pemeringkatan kesejahteraan sehingga skor kerentanan mereka tetap tinggi dan masih berpeluang menerima bantuan.
Jangan Terlalu Cepat Menghakimi
Melalui artikel serial ketiga ini, JatiNetwork.Com tidak sedang membenarkan praktik bansos yang benar-benar salah sasaran akibat kesalahan data atau nepotisme lokal.
Kasus seperti itu tetap ada dan harus diperbaiki melalui mekanisme pemutakhiran data dan Musyawarah Desa (Musdes).
Namun, kita juga perlu memahami bahwa kemiskinan dan kerentanan ekonomi tidak selalu dapat dinilai dari tampilan luar.
Motor di halaman rumah belum tentu menandakan kemapanan.
Rumah permanen belum tentu menandakan kesejahteraan.
Sering kali, di balik dinding rumah yang terlihat kokoh, ada keluarga yang sedang berjuang menghadapi beban ekonomi yang tidak diketahui oleh orang lain.
Lalu, jika sistem data ini mampu memilah variabel kesejahteraan sedetail itu, bagaimana sebenarnya proses pengumpulan datanya di lapangan? Siapa yang mendata warga, bagaimana cara mereka bekerja, dan benarkah hasil surveinya tidak bisa “dititipkan” melalui jalur belakang?
Kita akan membongkar tuntas proses pendataan sosial ekonomi nasional tersebut pada Artikel Serial ke-4 besok, hanya di JatiNetwork.Com. (***)
