JATINETWORK.COM – “Kenapa tetangga saya yang punya motor baru bisa dapat bantuan bedah rumah, sementara saya yang kerjanya serabutan justru tidak terdaftar?”
Pertanyaan bernada gugatan seperti ini bukan lagi barang baru di telinga kita. Di kedai-kedai kopi, warung, hingga ruang-ruang obrolan warga dari Jatinangor sampai Wado, isu bantuan sosial (bansos) yang dianggap “salah sasaran” selalu menjadi bahan diskusi yang memicu tensi sosial.
Masyarakat telanjur membangun narasi tunggal: pemerintah daerah tutup mata, perangkat desa bermain mata, atau bantuan hanya diberikan kepada orang-orang tertentu.
Namun, benarkah persoalannya sesederhana itu?
Ataukah sesungguhnya ada jurang pemisah yang cukup lebar antara cara masyarakat menilai kemiskinan dan cara negara menghitung kesejahteraan?
Redaksi JatiNetwork.Com memandang, riak sosial ini muncul bukan karena masyarakat tidak mau bersyukur atau gemar berprasangka. Persoalan utamanya adalah minimnya literasi publik mengenai dua instrumen yang digunakan negara untuk menentukan status kesejahteraan seseorang, yakni Garis Kemiskinan dan Desil Kesejahteraan.
Selama ini, kita terjebak dalam logika kemiskinan absolut. Kita mengira, jika Badan Pusat Statistik (BPS) menetapkan Garis Kemiskinan Kabupaten Sumedang berada di kisaran Rp436 ribu per kapita per bulan pada tahun 2026, maka urusan selesai. Kita tinggal mengalikan angka tersebut dengan jumlah anggota keluarga, lalu menyimpulkan siapa yang miskin dan siapa yang tidak.
Padahal, negara tidak bekerja sesederhana itu.
Melalui basis data terintegrasi seperti Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dan Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), pemerintah menggunakan pendekatan multidimensi dalam mengukur kesejahteraan masyarakat.
Pendapatan hanyalah salah satu variabel.
Kondisi rumah, kepemilikan aset, akses sanitasi, jumlah tanggungan keluarga, pendidikan anak, hingga kemampuan memenuhi kebutuhan dasar juga ikut diperhitungkan. Dari berbagai indikator itulah masyarakat kemudian dipetakan ke dalam kelompok Desil 1 hingga Desil 10.
Di sinilah paradoks yang sering memicu kecemburuan sosial.
Seseorang bisa saja memiliki pendapatan sedikit di atas Garis Kemiskinan sehingga secara regulasi tidak lagi dikategorikan miskin. Namun, karena rumahnya tidak layak huni, tidak memiliki aset produktif, dan masih menanggung banyak anak sekolah, sistem statistik dapat menempatkannya di Desil 3 atau Desil 4, yakni kelompok rentan miskin.
Karena itu, jangan heran jika keluarga tersebut masih berhak menerima bantuan tertentu, termasuk Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau program perlindungan sosial lainnya.
Sebaliknya, sistem desil bekerja layaknya kursi bioskop yang jumlahnya terbatas dan kaku.
Setiap desil hanya menampung sekitar 10 persen populasi. Ketika ada keluarga yang kondisi ekonominya membaik dan naik kelas, maka posisi kosong tersebut akan diisi oleh keluarga lain melalui proses pergeseran peringkat.
Ada mekanisme statistik yang bersifat dinamis, di mana posisi kesejahteraan masyarakat dapat berubah dari waktu ke waktu tanpa disadari oleh yang bersangkutan.
Inilah yang sering tidak dipahami publik.
Melalui editorial ini, JatiNetwork.Com menegaskan bahwa kegaduhan soal bansos tidak akan pernah selesai jika pemerintah hanya sibuk memperbarui data atau membagikan bantuan, tetapi lupa mengedukasi masyarakat mengenai bagaimana data tersebut dihitung dan digunakan.
Publik berhak mengetahui bahwa status kesejahteraan mereka tidak semata ditentukan oleh subjektivitas kepala desa, aparat, atau kedekatan dengan “orang dalam”. Sebagian besar ditentukan oleh sistem statistik dan metodologi pengukuran yang dirancang secara nasional.
Sudah saatnya kita menyudahi prasangka sosial di tingkat bawah.
Tugas media—termasuk kami—adalah membuka dapur data tersebut agar menjadi terang benderang dan mudah dipahami oleh masyarakat.
Sebagai wujud komitmen mencerdaskan publik Sumedang, mulai besok Redaksi JatiNetwork.Com akan menurunkan Serial Khusus 5 Artikel yang mengupas tuntas:
- Cara menghitung mandiri status kemiskinan keluarga Anda;
- Mengapa seseorang bisa lolos dari Garis Kemiskinan tetapi tetap berada di desil bawah;
- Mengapa pemilik kendaraan atau rumah permanen masih bisa menerima bantuan;
- Bagaimana mekanisme pemutakhiran DTSEN dan Regsosek;
- Serta mengapa survei pemerintah tidak dapat diintervensi oleh kekuasaan lokal.
Mari belajar memahami data, agar kita tidak mudah terjebak prasangka dan diadu domba oleh keadaan.***
