Ringkasan:
- BSPS di Sumedang tidak hanya bedah rumah, tapi dorong kemandirian ekonomi warga
- Pemerintah pusat siapkan program nasional dengan target 400 ribu rumah
- Aplikasi digital akan diluncurkan untuk pastikan bantuan tepat sasaran
JatiNetwork.Com – Kabupaten Sumedang menunjukkan keseriusannya dalam mengentaskan kemiskinan melalui pendekatan terintegrasi berbasis program perumahan rakyat.
Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir menghadiri Rapat Koordinasi Percepatan Program Perumahan Rakyat bersama Menteri PKP Maruarar Sirait dan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi di Jakarta.
Dalam forum tersebut, Dony menegaskan bahwa program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Sumedang bukan sekadar memperbaiki rumah tidak layak huni.
Ia menyebut, BSPS menjadi pintu masuk untuk membangun kemandirian masyarakat melalui pendekatan lintas sektor.
“Program ini bukan sekadar membangun rumah, tetapi juga mendorong masyarakat menjadi mandiri,” ujar Dony.
Penerima bantuan, lanjutnya, turut difasilitasi akses terhadap layanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, BPJS, hingga peluang ketenagakerjaan.
Bahkan, pemerintah daerah juga mendorong pemberian modal usaha agar masyarakat bisa bangkit secara ekonomi.
“Sekali dayung, banyak persoalan terselesaikan. Inilah yang sedang kami dorong di Sumedang,” tambahnya.
Sementara itu, Menteri PKP Maruarar Sirait mengungkapkan bahwa pemerintah pusat akan meluncurkan program besar bedah rumah secara nasional pada 13 April 2026.
Ia menyebut, program tersebut merupakan arahan langsung Presiden untuk memastikan seluruh masyarakat memiliki hunian yang layak.
Jawa Barat menjadi salah satu wilayah prioritas dalam pelaksanaan program tersebut, termasuk Kabupaten Sumedang.
Tak hanya itu, pemerintah juga menggulirkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sektor perumahan dengan bunga rendah sekitar 0,5 persen.
Program KUR ini menyasar pelaku UMKM, kontraktor, hingga toko bangunan untuk menggerakkan ekonomi lokal.
Dalam tiga bulan terakhir, penyaluran KUR perumahan bahkan telah mencapai sekitar Rp10 triliun.
Pemerintah juga mendorong percepatan pembangunan rumah susun di kawasan perkotaan seperti Bekasi dan Depok.
Langkah ini diambil untuk mengatasi backlog perumahan yang masih menjadi tantangan di wilayah urban.
Di sisi lain, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam pengawasan program.
Ia mengungkapkan rencana peluncuran aplikasi digital untuk memudahkan pelaporan rumah tidak layak huni.
“Siapa pun bisa melaporkan, nanti akan diverifikasi agar bantuan tepat sasaran,” jelas Dedi.
Secara nasional, pemerintah menargetkan peningkatan signifikan jumlah rumah yang diperbaiki dari 45 ribu unit menjadi 400 ribu unit pada tahun ini.
Target ambisius ini diharapkan mampu memberikan dampak nyata terhadap pengurangan angka kemiskinan di Indonesia.***
