Ringkasan :
- DPMD Sumedang menyatakan persiapan teknis Pilkades Serentak telah dilakukan, tetapi tahapan resmi masih menunggu SK Bupati.
- Jadwal yang semula direncanakan pada 28 Oktober 2026 sempat diwacanakan mundur menjadi 19 November 2026.
- Pemkab menyiapkan tambahan anggaran sekitar Rp700 juta untuk perangkat dan bimbingan teknis, termasuk persiapan pemungutan suara digital.
JatiNetwork.Com – Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak di Kabupaten Sumedang masih menunggu keputusan resmi Bupati mengenai tahapan pelaksanaannya. Pada 6 Oktober 2026, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) menyatakan persiapan teknis telah dilakukan, tetapi jadwal baru belum ditetapkan secara resmi.
Kepala DPMD Sumedang Widodo Heru Prasetyawan mengatakan, sejumlah persiapan seperti pelatihan, sosialisasi, dan bimbingan teknis (Bimtek) telah disiapkan. Namun, pelaksanaan tahapan tetap harus mengacu pada produk hukum yang sedang diproses di Bagian Hukum.
Sebelumnya, Pilkades Serentak dijadwalkan berlangsung pada 28 Oktober 2026. Dalam pemberitaan 6 Oktober, muncul wacana pengunduran jadwal menjadi 19 November 2026, tetapi Widodo menegaskan bahwa perubahan tersebut belum dapat dipastikan tanpa keputusan resmi.
Menurut Widodo, kesiapan teknis juga mencakup tim yang menangani sistem pemungutan suara digital. DPMD menyebut konsep dan kebutuhan pelaksanaan telah disiapkan, sementara keputusan akhir tetap berada pada pimpinan daerah.
Pemkab Sumedang, menurut Widodo, menyiapkan tambahan anggaran sekitar Rp700 juta untuk mendukung pelaksanaan Pilkades. Anggaran tersebut direncanakan untuk kebutuhan perangkat dan pelaksanaan Bimtek.
Ia menjelaskan, jumlah peserta Bimtek yang semula 92 orang bertambah menjadi 424 orang. Penambahan peserta itu menjadi salah satu kebutuhan yang mendorong tambahan biaya.
Untuk perangkat Pilkades digital, DPMD merencanakan penggunaan melalui mekanisme sewa sesuai ketentuan pengadaan barang dan jasa. Widodo juga menyebut sistem tersebut telah dipresentasikan dan dipraktikkan di hadapan sejumlah anggota DPRD Sumedang.
Widodo mengatakan, penggunaan metode manual maupun elektronik telah diatur dalam Peraturan Daerah. Namun, menurut keterangannya, Bupati mengarahkan agar Pilkades dilaksanakan secara elektronik atau digital.
Ia menyebut sistem digital dapat mempercepat penghitungan dan rekapitulasi suara karena hasilnya langsung tercatat di tingkat tempat pemungutan suara (TPS). DPMD juga menyatakan telah mengantisipasi kebutuhan teknis serta potensi kerawanan pelaksanaan.
Meski persiapan panitia disebut telah dilakukan, Widodo menegaskan tahapan berikutnya tetap harus menunggu keputusan tertulis. Ia meminta masyarakat dan media menunggu kepastian resmi agar informasi mengenai jadwal tidak mendahului keputusan pemerintah daerah.***











