JatiNetwork.Com — Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang menegaskan komitmennya dalam mendukung program strategis nasional melalui kesiapan pembentukan Koperasi Merah Putih (KMP) di setiap desa dan kelurahan.
Hal tersebut disampaikan langsung oleh Wakil Bupati Sumedang, H. M. Fajar Aldila, saat menghadiri Peluncuran Pembentukan KMP se-Jawa Barat di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Kamis (15/5/2025).
Peluncuran dilakukan secara simbolis oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Zulkifli Hasan, yang memainkan angklung bersama sejumlah menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih, serta Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Acara turut dihadiri oleh para kepala daerah, camat, lurah, dan kepala desa dari seluruh Jawa Barat.
Wabup Fajar menyampaikan bahwa pembentukan KMP di Kabupaten Sumedang telah mencapai 90 persen dan siap dioperasikan mulai Mei 2025. Namun demikian, ia mengingatkan bahwa koperasi ini harus benar-benar bermanfaat bagi masyarakat dan tidak boleh menjadi ajang kredit macet.
“Kita tidak ingin KMP hanya menjadi plang ukuran 4×3 meter bertuliskan ‘Koperasi Merah Putih’. Jangan sampai ujung-ujungnya cuma urusan duit, tapi tak ada dampak bagi masyarakat. KMP harus menjadi solusi nyata bagi ekonomi desa,” tegasnya.
Ia menekankan bahwa kepala desa wajib memiliki unit usaha yang berjalan agar setiap pinjaman memiliki dasar yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
Selain itu, Wabup juga menyebutkan pentingnya peran aktif para camat dalam melakukan monitoring dan evaluasi terhadap operasional koperasi.
“Ini bukan sekadar koperasi simpan pinjam. KMP bisa memiliki apotek, toko sembako, mini market, gudang logistik, hingga klinik. Semua ini harus dikawal secara serius,” jelasnya.
Ia menambahkan, Sumedang siap menyambut Instruksi Presiden dan Keputusan Presiden yang mengatur percepatan pembentukan KMP.
“Bupati sudah menginstruksikan bahwa Sumedang siap untuk launching. Ini langkah besar membangun ekosistem ekonomi desa yang inklusif dan mandiri,” tandas Wabup.
Sementara itu, Menko Perekonomian Zulkifli Hasan menegaskan bahwa pembentukan KMP merupakan amanat langsung Presiden Joko Widodo sebagai langkah konkrit untuk mengentaskan kemiskinan dan mengurangi ketimpangan di desa.
“Selama 29 tahun reformasi, desa belum tersentuh secara adil. Dengan KMP, hampir Rp750 triliun akan digelontorkan untuk menggerakkan ekonomi desa. Ini tidak boleh gagal,” tegas Zulkifli.
KMP diharapkan menjadi tulang punggung ekonomi desa dan kelurahan, dengan berbagai unit usaha seperti simpan pinjam, apotek, kios sembako, pergudangan, hingga klinik dan logistik.
Dengan sinergi kuat antara pusat dan daerah, Koperasi Merah Putih diyakini akan menjadi motor penggerak kemandirian ekonomi rakyat Indonesia.
