JatiNetwork.Com – Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) secara resmi membuka kegiatan Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK) Tahap II di Aula UPTD Balai Latihan Kerja (BLK), Selasa pagi (20/5/2025).
Kegiatan ini merupakan bagian dari program strategis yang didanai oleh Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) Tahun Anggaran 2025, dengan total alokasi dana mencapai Rp 34,22 miliar, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp 32,71 miliar.
Pelatihan dibuka langsung oleh Bupati Sumedang, didampingi oleh Asisten Daerah Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Asda Pemkesra) dan Kepala Disnakertrans. Dalam sambutannya, Bupati menekankan pentingnya peningkatan kualitas SDM lokal guna menghadapi tantangan dunia kerja yang semakin kompetitif.
“Ini bukan sekadar pelatihan teknis, tapi investasi masa depan bagi generasi produktif Sumedang. Kita ingin warga memiliki keterampilan yang diakui secara nasional dan siap diserap pasar kerja,” ujar Bupati.
PBK ini merupakan salah satu program prioritas dari DBHCHT yang diwajibkan oleh pemerintah pusat agar 50% alokasinya diarahkan pada program kesejahteraan masyarakat, sesuai dengan PMK Nomor 72 Tahun 2024. Selain pelatihan kerja, dana DBHCHT juga digunakan untuk program kesehatan (40%) serta penegakan hukum (10%).
Kepala Sub Bagian Pendayagunaan SDA Setda Sumedang, Denny Kuswaya, menyebutkan bahwa delapan OPD terlibat dalam pelaksanaan program DBHCHT tahun ini, di antaranya Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Disnakertrans, Diskop UKMPP, Satpol PP, Dinas Kesehatan, dan RSUD Umar Wirahadikusumah.
Beberapa kegiatan yang telah berjalan antara lain pelatihan keterampilan kerja di BLK, serta operasi pemberantasan rokok ilegal oleh Satpol PP. Denny menegaskan, sasaran utama program ini adalah masyarakat yang berkontribusi terhadap industri hasil tembakau, seperti petani dan buruh tani tembakau.
Pelatihan PBK Tahap II ini diharapkan mampu mencetak tenaga kerja yang bersertifikat dan siap masuk ke dunia kerja maupun dunia usaha, sekaligus menjadi bagian dari upaya Pemkab Sumedang dalam mengoptimalkan pemanfaatan dana DBHCHT secara transparan dan tepat sasaran.
