JatiNetwork.Com [JNC] – Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang mulai mempersiapkan arah penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) Tahun Anggaran 2026 melalui kegiatan Penyusunan Rancangan Kegiatan dan Penganggaran (RKP) yang digelar di Amory Boutique Hotel, Kamis 20 November 2025.
Dalam kegiatan tersebut, perangkat daerah terkait berkumpul untuk menyusun prioritas program yang akan menggunakan anggaran DBHCHT pada tahun mendatang. Proses ini menjadi langkah awal menentukan arah kebijakan pengelolaan dana cukai.
Pemkab Sumedang menegaskan penyusunan RKP penting dilakukan agar pengelolaan DBHCHT semakin efektif dan tepat sasaran. Dana harus benar-benar kembali memberi nilai tambah bagi masyarakat.
Melalui RKP, pemerintah ingin memastikan bahwa setiap rupiah dari dana cukai mendukung berbagai kepentingan daerah. Mulai dari kesejahteraan masyarakat, penegakan hukum, hingga layanan kesehatan.
Program pemberdayaan ekonomi juga menjadi bagian penting dari perencanaan DBHCHT. Hal ini untuk memperkuat sektor-sektor produktif yang melibatkan kelompok masyarakat langsung.
Pemkab Sumedang menilai dana cukai tidak hanya menjadi sumber pendapatan, tetapi instrumen strategis untuk percepatan pembangunan. Karena itu perencanaannya dilakukan secara hati-hati.
Kegiatan ini juga menjadi ruang koordinasi antarperangkat daerah guna memastikan tidak ada duplikasi program dan seluruh kegiatan memiliki dampak nyata.
Dalam kesempatan tersebut, peserta menyepakati pentingnya sinergi antarinstansi. Sebab efektivitas DBHCHT sangat bergantung pada kolaborasi dalam perencanaan hingga pelaksanaan.
Pemerintah berharap penyusunan RKP DBHCHT 2026 menghasilkan program yang lebih berkualitas dan mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat Sumedang.
Dengan penyusunan awal yang matang, Pemkab menargetkan pengelolaan DBHCHT di tahun mendatang semakin transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil.
Pemkab Sumedang berkomitmen agar dana cukai benar-benar memberi manfaat langsung. Termasuk bagi petani tembakau, masyarakat umum, dan sektor yang menjadi prioritas pembangunan daerah. [***]
