Ringkasan :
- Pemkab Sumedang memperketat pengawasan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk meningkatkan kualitas makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).
- Dapur SPPG dan sekolah penerima manfaat didorong melaporkan menu, dokumentasi foto, kalori, serta kandungan gizi melalui platform digital.
- Pemkab Sumedang berencana memanfaatkan kecerdasan buatan (AI) untuk membantu membandingkan laporan gizi dengan makanan yang diterima sekolah dan ketentuan yang berlaku.
JatiNetwork.Com – Pemerintah Kabupaten Sumedang memperketat pengawasan program Makan Bergizi Gratis (MBG) sekaligus meningkatkan transparansi informasi mengenai makanan yang diterima masyarakat. Pemanfaatan teknologi digital dan kecerdasan buatan (AI) disiapkan untuk mendukung evaluasi kualitas gizi dalam program tersebut.
Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir menyampaikan bahwa kualitas pelaksanaan MBG terus diperbaiki, mulai dari pemenuhan standar operasional, kelengkapan fasilitas dapur, kesiapan tenaga pelaksana, hingga mutu makanan yang disajikan kepada penerima manfaat.
Pernyataan tersebut disampaikan saat Dony meninjau uji coba layanan MBG prasmanan di MTs Muhammadiyah Tanjungsari, Senin, 12 Oktober 2026. Menurutnya, pengawasan yang lebih ketat dan perbaikan berkelanjutan menjadi bagian penting dalam meningkatkan kualitas program.
Dony juga menyebut keluhan masyarakat semakin berkurang di tengah perbaikan pelaksanaan MBG. Ia mengapresiasi upaya Badan Gizi Nasional (BGN) dalam mendorong peningkatan kualitas program secara berkelanjutan.
Program MBG memiliki peran penting dalam mendukung pemenuhan gizi anak-anak, balita, dan ibu hamil. Karena itu, kualitas makanan dan keamanan pangan perlu menjadi perhatian agar manfaat program dapat diterima sesuai tujuan.
Pemkab Sumedang memperkuat pengawasan melalui BGN dan Satuan Tugas MBG daerah. Pengawasan tersebut mencakup kepatuhan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) terhadap ketentuan, kesiapan fasilitas, sumber daya manusia, dan standar makanan.
Selain pengawasan langsung, pemerintah daerah mendorong keterbukaan informasi menu yang disajikan kepada penerima manfaat. Setiap dapur SPPG diwajibkan melaporkan menu harian melalui dokumentasi foto yang dilengkapi informasi nilai kalori dan kandungan gizi.
Sekolah penerima manfaat juga didorong menyampaikan laporan melalui platform digital yang disediakan Pemkab Sumedang, yaitu mbg.sumedangkab.go.id. Pelaporan dari kedua pihak diharapkan membantu pemerintah melakukan pemantauan dengan data yang lebih terstruktur.
Langkah berikutnya adalah pemanfaatan kecerdasan buatan atau AI dalam platform tersebut. Menurut Dony, data nilai gizi yang dilaporkan dapur SPPG direncanakan dibandingkan dengan informasi makanan yang diterima sekolah serta ketentuan yang berlaku.
Pemanfaatan AI diharapkan membantu Satgas MBG mengidentifikasi data yang perlu ditinjau lebih lanjut. Dengan demikian, proses evaluasi dapat dilakukan secara lebih terukur dan membantu menentukan tindak lanjut apabila ditemukan ketidaksesuaian.
Meski demikian, efektivitas sistem tersebut tetap bergantung pada kualitas data yang dimasukkan, ketepatan metode evaluasi, dan verifikasi di lapangan. Analisis AI dapat menjadi alat bantu pengawasan, tetapi tidak menggantikan pemeriksaan langsung maupun tanggung jawab petugas yang berwenang.
Transparansi juga diharapkan mendorong setiap dapur SPPG meningkatkan kualitas layanan. Data yang lebih terbuka dapat menjadi bahan evaluasi bersama sekaligus membangun kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan program.
Melalui pengawasan yang diperketat, pelaporan digital, dan rencana pemanfaatan AI, Pemkab Sumedang berupaya memastikan program MBG berjalan sesuai standar. Upaya ini diharapkan mendukung pemenuhan gizi penerima manfaat sekaligus memperkuat akuntabilitas penyelenggaraan program di daerah.***
