JatiNetwork.Com – Truk-truk raksasa setiap hari mengeruk isi bumi Sumedang. Pasir vulkanik berkualitas tinggi, atau yang kita sebut sebagai “Emas Hitam”, dibawa keluar untuk membangun gedung-gedung pencakar langit di Jakarta dan infrastruktur megah di kota-kota besar. Namun, apa yang ditinggalkan untuk rakyat Sumedang? Debu pekat dan jalanan yang hancur lebur hingga ke pelosok desa.
Tim Litbang JatiNetwork membongkar data pahit: Sumedang seolah tak berdaya mengelola kekayaannya sendiri dan hanya bisa “menengadahkan tangan” meminta subsidi pusat untuk urusan jalan.
1. Matematika “Boncos”: Pajak Receh vs Biaya Aspal
Berdasarkan analisis laporan keuangan daerah 5 tahun terakhir, kontribusi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) atau Galian C ke PAD Sumedang hanyalah “setetes air di padang pasir”.
Tahun Setoran Pajak “Emas Hitam” Estimasi Kerusakan Jalan (Kab + Desa) Status Finansial 2021-2025 Rata-rata Rp13 – 16 Miliar/Tahun Rp150 – Rp250 Miliar/Tahun Rugi Bandar
Faktanya: Pendapatan dari pajak pasir ini bahkan tidak cukup untuk membiayai satu ruas jalan strategis yang hancur akibat beban truk ODOL (Over Dimension Over Load). Sumedang ibarat mensubsidi pengusaha tambang dengan mengorbankan kenyamanan warga pribumi.
2. Jeritan dari Desa: Jalan Rusak di Mana-mana
Bukan hanya jalan kabupaten seperti jalur Cimalaka–Legok atau Tomo–Ujungjaya yang merana. Laporan yang masuk ke meja redaksi JatiNetwork menunjukkan Jalan Desa kini menjadi korban paling tragis:
- Hancurnya Akses Ekonomi: Petani di desa-desa sekitar area galian kesulitan mengangkut hasil panen karena jalan desa berlubang sedalam “kubangan kerbau”.
- Anggaran Desa Tercekik: Dana Desa (DD) yang seharusnya untuk pemberdayaan masyarakat, habis tersedot hanya untuk tambal sulam jalan yang dirusak oleh truk pasir yang melintas setiap hari.
3. Sumedang Tak Berdaya: “Pengemis” Subsidi Pusat
Inilah ironi paling besar. Memiliki “Emas Hitam” melimpah tak membuat Sumedang mandiri.
- Ketergantungan DAK & Inpres: Sebagian besar pembangunan jalan mulus di Sumedang bukan dibiayai dari hasil keringat galian pasir kita, melainkan dari Dana Alokasi Khusus (DAK) pusat atau Inpres Jalan Daerah.
- Tanpa Pusat, Sumedang Lumpuh: Jika besok pemerintah pusat menghentikan subsidi jalan, maka jalanan di Sumedang dipastikan akan kembali ke zaman batu, sementara pengerukan pasir tetap berjalan tanpa henti.
4. Kesimpulan Litbang: Emas Hitam yang Tak Berdayaguna
Emas Hitam Sumedang gagal menjadi motor pembangunan. Ia hanya menjadi komoditas yang “dijarah” tanpa meninggalkan manfaat signifikan bagi pribumi.
“Kita bangga punya pasir terbaik, tapi kita malu melihat anak-anak sekolah harus bertaruh nyawa melintasi jalan berlubang di antara kepungan truk pasir. Saatnya Pemkab Sumedang berhenti menjadi penonton dan mulai berani menekan para pemain galian untuk bertanggung jawab secara nyata, bukan sekadar membayar pajak recehan.” — Litbang JatiNetwork.Com
DISCLAIMER REDAKSI:
Catatan Redaksi: Artikel ini merupakan hasil analisis independen Tim Litbang JatiNetwork.Com berdasarkan data publik, laporan resmi pemerintah, serta pantauan lapangan hingga Maret 2026. Angka dan statistik yang disajikan merupakan estimasi dan proyeksi terkini yang ditujukan sebagai bahan edukasi dan diskursus publik. Segala bentuk kritik dan saran dalam narasi ini merupakan bagian dari fungsi kontrol sosial media demi pembangunan Kabupaten Sumedang yang lebih baik. Redaksi menjunjung tinggi kode etik jurnalistik dan terbuka terhadap hak koreksi apabila terdapat kekeliruan data.
Penulis: Tim Litbang JatiNetwork.Com Editor: Rauf Nuryama
